KEPEMIMPINAN POLITIK JOKOWI: SEBUAH TELAAH ANTROPOLOGI

KEPEMIMPINAN POLITIK JOKOWI:

SEBUAH TELAAH ANTROPOLOGI

-NANA SUTISNA-

Tonggak Baru Indonesia

Pesta demokrasi dengan menampilkan pasangan Jokowi dan JK sebagai presiden Republik Indonesia memberikan banyak analisis dari para ahli terkait dengan kemenagan politik pasangan ini.  berbagai kalangam dari latar belakang keahlian memberikan sudut pandang dan analisisnya seprti yang dianalisi oleh Prof hamdi Muluk, pakar psikologi politik yang menelisik terkait dengan kepribadian pasangan jokowi-JK sehingga memberikan efek terpilihnya pasangan tersebut. Berbagai ahli pun mencoba memberikan pandangannyata terkait dengan peran-peran media maupun social media dalam memainkan arus politik yang ada saat ini, dalam pandangan pakar komunikas politik peranan media dalam melakukan pencitraan begitu kuat sehingga dapat terus terekam dalam ingatan public.

Kemenangan politik pasangan Jokowi-JK membawa harapan baru bagi public untuk melihat Indonesia sesuai dengan program nawacita Jokowi. Prof Ikrar Nusa Bhakti  menilai kemengan Jokowi-JK merupakan tinggak sejarah baru dengan menilai pada pencapaian karir JOkowi yang diawali dari walikota, Gubernur dan akhirnya terpilih sebagai Presiden dan begitu pula dengn JK yang terpilih kembali sebagai wakil presiden.[1]  Dengan kombinasi yang ada pada pasangan ini menjadikan optimisme public semakin kokoh, dan juga membuka ruang-ruang harapan baru yang bagi masyarakat. Berbagai macam ekspektasi masyarakat tertumpah dalam amanatnya yang dititipkan pada presiden yang baru di republik ini.

Dialektika Menjelang  Satu Tahun

Perjalanan kepemimpinan Jokowi-JK dalam menakhodai bangsa ini terus berjalan hampir satu tahun sejak dilantik menjadi Presiden dan wakil presiden, namun dalam proses perjalanan yang baru in pula sudah banyak hal-hal problematic yang harus dihadapi dan harus diperlakukan secara hati-hati karena kepemimpinan ini merupakan harapan dan selara baru bagi public. Persolan problematic yang muncul terus kepermukaan dan menyentuh masyarakat secara luas adalah terkait dengan kenaikan harga BBM , konflik aparat penegak hukum antara polisi dan KPK,dan juga persoalan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Harapan masyarakat yang begitu kuat, analisis-analisis yang menggambarkan kekuatan dari pasangan jokowi-JK mengalamai dialektisnya disaat kepemimpinan hampir berumur satu  tahun. Ekpekstasi yang begitu kuat seakan-akan mulai meredup, seperti yang tercermin dalam survey yang di lakukan oleh LSI-Denny JA pasca kenaikan harga BBM sekitar 43,82% menyatakan tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK[2], survey juga dilakukan oleh Poltracking Indonesia yang menggambarkan bahwa public cenderung tidak puas dengan kinerja pemerintahan jokowi-JK sebesar 48.5 %  Angka sebesar 48,5 persen itu gabungan dari penilaian publik yang sangat tidak puas (5,8%) dan kurang puas (42,7%). Sementara penilaian masyarakat yang puas sebesar 44 persen yaitu gabungan cukup puas (40,5%), dan sangat puas (3,5%). Tidak tahu/tidak jawab (7,5%)[3]. Dalam analisis direktur poltracking Indonesia , Hanta Yudha, bahwa persolan kebijakan kenaikan harga BBM serta polemik dan konflik antara penegak hukum menjadi preseden buruk dimasyarakat.

Menjelang satu tahun kepeminpinan Jokowi-JK menjadi  diskursus menarik  karena dialetika kepemimpinan jokowi adalah dialektika soal harapan dan cita-cita dalam proses waktu yang berjalan harapan public yang begitu besar seakan-akan tergoyahkan dengan berbagai problematik yang ada. Menimbang antara harapan masyarakat dan gaya serta  kebijkan politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi  menjadi sebuah renungan yang mendalam untuk melihat gaya politik Jokowi  dalam perspektif yang lain.

Kepemimpinan Politik Jokowi: Telaah Antropologi

Problematika yang hadir dalam rentang masa satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK telah memberikan penilaian tersendiri dikalangan masyarakat terkait dengan gaya dan kepemimpinan jokowi, bahkan muncul keraguan apakah kepemimpinan saat ini mampu memenuhi harapan masyarakat atau public yang luas.Pandangan pada implementasi kebijakan terkait dengan regulasi harga BBM yang cenderung turun naik, konflik aparat penegak hukum serta tidak memiliki power politik yang kuat dan aktif, sehingga hal tersebut  memberikan pandangan mengapa kepemimpinan jokowi dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat.

Gaya politik dan kepemimpinan Presiden Jokowi berbagai kalangan menilai bahwa kekuatannya tidak terlalu kuat karena struktur dalam internal partai pengusung Jokowi lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan. Namun hal ini menarik jika kita melihat bagaimana polemic penetapan Kapolri, yang mana telah dibatalkan penetapan Budi Gunawan sebagai calon kapolri, beberapa pakar seperti DR. Salim Said[4] menilai langkah Jokowi sebagai langkah Kuda, walaupun ada dominasi internal namun langkahnya sulit terbaca.

Telisik dari kasus tersebut diatas bahwa langkah-langkah pengembilan keputusan Presiden Jokowi perlu dipahami sebagai suatu perilaku budaya yang mana proses-proses berpikir dan penentuan kebijakan merupakan bentuk implementasi dari cara pandanya terhadap kekusaan dan kepeimpinan. Oleh karena memahami Presiden Jokowi dalam perspektif Antropologi politik tidak dapat dilepaskan dari unsur dan konsep kepeminpinan dan  kekuasaan serta nilai-nilai budaya Jawa yang tertanam dalam dirinya sebagai manusia yang lahir  dalam kultur masyarakat Jawa. Memahami orang Jawa, seperti halnya juga memhami dari masyarakat pada etnis-etnis yang lain, memiliki pandangan hidup terkait dengan dunia (world view), sehingga pandangan hidup manusia Jawa terhadap dunia merupakan system filosofis yang menjadi struktur acuan manusia Jawa dalam menjalani kehidupannya dan berinteraksi secara sosial dengan ruang-ruang public yang dilakoninya.

Pandanga dunia orang Jawa tidak memisahkan realitas yang ada dalam kehidupannya, sehingga pemaham akan dunia dalam pikran Jawa adalah merupakan satu kesatuan. Aryaning Arya Kresna[5] (2009) menyebutkan bahwa Orang Jawa memahami dunia dan ruang tempatnya berdiam sebagai entitas yang tidak terpisah dari kesadarannya. Bahkan bukan hanya menyatu dengan kesadarannya yang terbuka-ke-dalam, eksistensi manusia Jawa tertelan mentah-mentah oleh alamnya. Sehingga, alih-alih manusia Jawa memahami dirinya sebagai sebuah “res cogitans” yang mampu berefleksi tentang  kesadarannya yang berjarak dengan ruang, kesadaran orang Jawa adalah bagian kecil dari ruang. Eksistensi manusia Jawa menyatu dengan alamnya, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan.

Melandaskannya pada bagaimana orang Jawa memiliki pandangan hidup maka hal inipun terkorelasi dengan konsepsinya terkait dengan kekuasaan dan kepemimimpinan. Pemaknaan kekuasaaan dalam masyarakat Jawa dipahami sebagai kekuatan yang menyatu dengan alam, kekuasaan adalah energy ilahi yang tanpa bentuk yang selalu kreatif meresapi kosmos, sehingga pemaknaan konsepsi kekuasaan dipahami oleh orang jawa tidak hanya sebatas pada potensi mempengaruhi tindakan orang lain walaupun orang tersebut menentangnya atau juga kekuasaan bukan hasil dari relasi individu dengan individu atau kelompok lain, akan tetapi merupakan energi illahi yang meresapi kosmos, hal inilah dalam pandangan hidup orang jawa posisi peminpin (raja/presiden) pusat kosmos sekaligus pusat kekuasaan (Kresna, 2009)[6]. Oleh karena walaupun tekanan internal pengusung dari Koalisi merah putih, namun sebagai manusia Jawa Jokowi telah terinternalisi nilai-nilai budaya jawa yang kuat, yang mana pemahaman dan pemaknaan akan kekuasaan akan pula dimaknai oleh dirinya sendiri sebagai seorang Presiden sehingga cukup tepat jika langkah Jokowi ini dinilai sebagai langkah kuda.

Karekter budaya Presiden Jokowi, tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Jawa yang dinternalisasikan kepada dirinya. Penelitian Hildred Geertz[7] (1983) tentang keluarga Jawa mengungkapkan bahwa seoarang anak pada keluarga Jawa diajarkan untuk selalu hidup harmonis, jika sang anak tidak bertingkah laku baik maka akan mendapatkan sanksi, pelajaran penting yang harus dikuasai oleh anak sebagai bagian dari pertumbuhannya ialah bagaimana dan bilamana harus bertindak-tanduk dengan tata karma. Tata nilai pertama adalah “Hormat” dalam masyarakat jawa adalah wedi, isin, dan sungkan. Wedi berarti takut, isin dapat diartikan sebagai malu, dan sungkan enggan ataupun canggung. Tata nilai kedua adalah rukun yakni  dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dengan memperkecil peluang konflik sosial dan pribadi dalam bentuk apapun. Usaha untuk mencapai rukun sering kali menjadi motivasi utama untuk membantu sanak saudara dalam keadaan sulit. Sehingga dalam masyarakat jawa seringkali kita dengan peribahasa “mangan ora mangan sing penting ngumpul” dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan “makan gak makan yang penting kumpul”. Jika kita maknai peribahasa tersebut terkandung filosofi hidup yang dalam, dimana mangan  (makan) merupakan kebutuhan pribadi, sedangkan ngumpul (kumpul) adalah kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya, merupakan kebuthan bermasyarakat sebagai makhluk sosial, oleh karenanya filosofis inilah bagian dari penguatan dan pengejawantahan konsep rukun dalam masyarakat Jawa. Sejurus dengan pemikiran tersebut, manusia sebagai mikrokosmos hidup bersama dan secara resiprokal membantu menjaga makrokosmos sehingga keseimbangan diantara mereka dapat berjalan dengan baik. Sistem moral sosial ini mengajarkan orang Jawa untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri, dan berbuat baik, karena seluruh kehidupan manusia sudah dalam tatanan kosmos menuju suatu tujuan tertentu (kresna, 2009).

Dengan fakta dan realitas politik yang melingkari kepeminpinan Jokowi serta karakter Jawa yang membentuk tata nilai Presiden Jokowi memberikan pemahaman bagaimana langkah-langkah Presiden Jokowi cenderung kompromistis pada lingkaran terdekat hal ini lebih untuk menjaga rukun atau harmonisasi sosial politik pada mitra-mitra koalisi. Namun keharmonisasian ini  cenderung dapat disalahpahami sebagai sebuah ketertekanan politik, karena yang muncul kepermukaan adalah kebijakan-kebijakan yang kurang populis bagi masyarakat  di mata para lawan politiknya.

Pedoman tata nilai jawa membentuk karakter pemerintahan Jokowi, sehingga hal-hal terkait dengan proses berpikir dan pengambilan keputusan dilandasi atas pandangan hidupnya (world view) tentang kekuasaan,  kepemimpinan dan juga perilaku dalam nilai-nilai jawa terkadang sulit memahami langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan karena begitu banyak aspek yang perlu di jaga harmonisasinya. Makrokosmos dalam pemikiran Jawa dipahami sebagai keberlangsungan hidup pada tiap-tiap individu, sehingga tatanan kehidupan sosial pun akhirnya harus diusahakan berjalan dengan harmonis, serasi dan seimbang.

###

. 

---

[1] http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/tonggak-sejarah-baru-indonesia

[2] http://www.tempo.co/read/news/2014/11/21/078623558/Survei-Kepuasan-Masyarakat-terhadap-Jokowi-Merosot

[3] http://news.detik.com/read/2015/04/19/144344/2891514/10/survei-poltracking-485-publik-tak-puas-kinerja-pemerintah-jokowi-jk

[4] http://www.jokowicenter.com/2015/02/langkah-kuda/

[5] Aryaning Arya Kresna,  (2009)  Orang Jawa  dan Ruang Publik Politik, presentasi paper dalam International Conference and Summer School on Indonesian Studies (ICSSIS) di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok

[6] ibid

[7] Hildred Geertz,  (1983) Keluarga Jawa, Jakarta, Grafiti Press

* Artikel ini dimuat di Majalah Esquire Indonesia edisi Agustus 2015

"pameran Senjata"

“Lord of War”:
Kisah Tragis di Jalur Gaza
Nana Sutisna

Ketika saya menulis ini sudah 9 hari pasukan Israel menggempur wilayah palestina di jalur gaza. Dan sedang mempersiapkan angkatan tempurnya untuk memasuki Jalur Gaza melalui darat, perang terbuka sudah akan di mulai. Perang dengan mempertontonkan kekuatan senjata sudah siap!!!

Seluruah dunia mengecam kebrutalan Israel yang membombardir Palestina, termasuk saya, karena yang menjadi sasaran tembak sebagian besar adalah rakyat sipil dan anak-anak yang menjadi korban. Ketika semua negara didunia memainkan perannya di PBB untuk mendesak israel menghentikan serangannya dan melakukan gencatan senjata, tetapi Amerika Serikat dengan hak Vetonya mementahkan semua usulan tentang gencatan senjata. entah apa yang ada di dalam benak para pengambil kebijakan di negara paman sam sehingga mementahkan usulan negara-negara didunia ini.

Ketika membaca Kompas (4/1/2009) ada sebuah potongan puzzle yang saya temukan mengapa Amerika bersikap begitu double standart. Puzzle itu adalah sebuah statemen dari Presiden negara adidaya tersebut, yakni “membicarakan gencatan senjata dengan HAMAS adalah sesuatu yang sia-sia, yang utama adalah bagaimana mengawasi peredaran senjata sehingga bisa sampai kepada teroris” kira-kira inti statement Bush seperti itu. Ini menjadi aneh buat saya kenapa Bush dalam setiap kejadian “perang” yang selalu dibicarakan adalah senjata. Tentu kita masih ingat dengan Irak, Korea Utara, dan sekarang mulai melirik Iran, negara yang disinyalir oleh Amerika memiliki senjata yang maha dahsyat. Tiba-tiba pikiran saya menerawang pada sosok Nicolas Cage...?

Lord of War: bukan Nicholas Cage tapi Viktor Bout

Pikiran yang genius ini ternyata mampir di sebuah film produksi Hollywood, lord of War, sebuah film yang mengkisahkan seorang Nicholas Cage pria yang sangat dicari oleh kalangan milisi ataupun militer, bagaikan dewa yang memberikan keberuntungan disetiap kelompok yang beradu senjata. Lord of war, menjadi sebuah catatan kelam dalam tragedi ketamakan manusia.

Ketika pertama kali menyaksikan Film tersebut, bertanya-tanya juga dalam hati kira-kira kisah ini nyata atau khayalan belaka. Dalam hasrat terdalam bahwa ini adalah sebuah kenyataan, seseoarang yang memang meiliki jiwa usaha, memiliki kedekatan dengan kekuasaan, mampu mendekati semua komponen, dan yang pasti memiliki ide untuk melancarkan rasa tamak manusia.

Kejatuhan sebuah rezim, tumbangnya ideologi, aneksasi sebuah negeri, dan yang utama adalah keserakahan manusia, seakan-akan menjadi sebuah indikator keberhasilan, tapi sebenarnya adalah pameran senjata yang pemiliknya tidak peduli. Ketika senjata sudah digunakan, lord of war, hanya duduk dan menikmati di depan televisi tanpa peduli sebrapa banyak darah yang tumpah, yang pasti perputaran uang jalan dan produksi senjata tetap stabil serta adidaya semakin kuat. Seoarang lord of war ternyata dilindungi oleh yang paling merasa kuat di muka bumi ini.

Kompas (28/12/2008) membuktikan sebuah kenyataan yang ada di film lord of war, dan begitu juga dengan keyakinan saya bahwa Lord of war ini memang ada. Cerita ini dimulai ketika dinas rahasia amerika yang menyamar sebagai revolusioner kolombia (revolutionary armed forces of colombia/FARC) menangkap Viktor Anatolyevich Bout pada maret 2008 di Bangkok, Thailand. Kisah ini mencuatkan sebuah jaringan perdagangan senjata gelap yang tidak saja melibatkan kelompok-kelompom teroris tapi juga pemerintahan resmi sebuah negara.

Sejarawan Inggris, Mark Galeotti, mengungkapkan bahwa “Viktor Bout merupakan simbol dunia modern dan sebuah produk pasca perang dingin”. Untuk dapat bekerjasama dengan semua pihak, Bout melepaskan diri dari semua atribut politik resmi. Dia bisa mengirim senjata kepada siapa saja, mulai dari pemberontak, bisnis resmi, kelompok penyalur bantuan, hingga pemerintahan termasuk Amerika Serikat. Bout Memiliki armada penerbangan, memiliki kontrak kerja dengan KBR (Perusahaan AS, dan wakil presiden Amerika Serikat adalah salah satu mantan Eksekutif) dan Federal Express, untuk pengiriman senjata dan personel ke Irak bertahun-tahun setelah invasi AS ke Irak tahun 2003. “Ini membuat Viktor Bout sulit ditangkap”, Kata Mark Galeotti. (KOMPAS 28/12/2008).

Seperti halnya Yuri Orlov (Nicolas Cage) dalam lord of War, Viktor Bout sangat licin dan sakti sulit ditangkap walaupun ada surat penangkapan dia tetap hidup bahagia, seperti yang ungkapkan Alex Yearsley dari global witness yang bebasis di London;”Bout tampaknya dilindungi pemerintah Rusia, dia tampak dilindungi pejabat Rusia, hidup bahagia di Rusia walaupun ada surat penangkapan dari Interpol dan Belgia. Dia di Pakai Vladimir Putin untuk mengacau kelompok Liberal Barat dan membuat sejumlah Jenderal di Rusia kaya”.

Sebelum di tangkap, Pemerintah Amerika serikat sudah mulai mengendus bahwa Bout ini semakin licin dan tak terkendali, seperti yang dituliskan harian Inggris Gurdian, menyebutkan bahwa Bout telah memasok senjata ke Hezbollah di Lebanon untk berperang melawan Israel, senjata Rusia yang dikirim Bout ke Hezbollah memberi banyak kerusakan pada Israel selama konflik Israel-Hezbollah tahun 2006, keinginan Bout untuk bekerjasama dengan Pengadilan Islam Somalia (yang dianggap sebagai AL-Qaeda oleh Amerika Serikat). “Saya kira Bout ditangkap karena beberapa alasan. Dia tidak lagi berguna bagi Amerika Serikat karena bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang menjadi musuh Amerika Serikat,”kata Alex Yearsley.

Menurut para pakar kehebatan Bout ini terletak pada kekmampuannya yang membuatnya lebih menarik daripada panglima perang atau penyelundup. Bout memberikan ketenangan kepada rezim yang rapuh dan kelompok-kelompok pemberontak, Bout bisa jadi siluman tidak saja karena minimnya keinginan politik, tetapi karena kekacauan politik di dunia nyata.

Bisnis Konflik: “Pameran Senjata”

Tidak peduli dengan sebarapa banyak darah yang tumpah, tidak peduli dengan siapa yang menjadi korban, perang sebagai sebuah ajang “pameran senjata” adalah sarana awal untuk menguji serta mempraktekan temuan-temuan terbaru.

Ketika ‘pameran senjata” sedang terjadi di jalur gaza, sepertinya kita sudah bisa menebak siapakah yang sedang melakukan bisnis konflik ini, bom curah, rudal jarak jauh, kendaraan lapis baja, sistem deteksi senjata, pakaian anti peluru, sedang dipraktekan dan dipertonton ke muka dunia.

Dan pada akhirnya, apapun analisis kita, darimanapun kita memandang faktanya adalah ratusan nyawa melayang, generasi-genarasi penerus menjadi korban, serta semakian mengaburkan istilah kemanusiaan. Apapun alasannya Perang harus dihentikan...!!!

Seperti dalam lagu SLANK:

“Andai aku jadi presiden

Aku akan mengubah pabrik senjata

Menjadi pabrik tahu

Agar dunia Aman tidak ada Perang”.

Disaster

What is the Role of ICT for Disaster Management in Indonesia?

By: Nana Sutisna

INTRODUCTION

Indonesia: The most disaster prone region area

Indonesia is the disaster[1] one of the most vulnerable country, this is because Indonesia is located in the line of volcanic pacific ring of fire. That is the most active chain of volcano in the world. Indonesia has about more than 240 Volcanoes, among of them there are 70 volcanoes is still active. The Indonesia geographical position is rounded by Eurasia plat, Indo-Australia plat, and Pacific plat, sometimes plat will move to be broken that affect the earthquake. The volcanoes active and earthquake zone in pacific circum very popular, because every high earthquake potentially affected the tsunami and this very dangerous for people, because if it happen will be many victim.[2] The Volcano logy and Mitigations Directorate of Geological Disaster in energy and Mineral resource department indicates that there are 28 location of the earthquake and tsunami prone area in Indonesia.

Beside the disaster affected by natural process (Natural Disaster), the disaster potential in Indonesia also affected by the human (Man made Disaster). The head of Geodynamic division, National Mapping and Coordination Survey Agency Cecep Subarya, stated that disaster happen because the human error or mistakes, like Flood, landslide, drought, and forest fire.[3] The man made disaster is 53% they are affected by The Flood, Drought, landslide, forest fire. If compare by the others disaster, but disaster affected by the earthquake only 7,5%, nevertheless it will destroy and will take the a load of victims.

In Environmental Look WALHI 2003 was revealed that Indonesia could not be proud anymore by the Jamrud Country title, because in the fact that Indonesia is the thousand’s disaster. In the year 2002, notes at least 14 natural disaster happen especially flood and landslide. The disaster affected the victim human being, damage infrastructure, agriculture.[4] National Disaster Management and Coordination agency (Bakornas PB) note that since 1998 to 2003 had happen 647 natural disaster in Indonesia, 85% where flood and landslide.

Natural Disaster in Indonesia (1998-2003)

Type	The Number of even	Human Victims	Loss (juta rupiah)
Flood	302	1066	191.312
Landslide	245	645	13.928
Earthquake	38	306	100.000
Volcanoes	16	2	n.a
Strom	46	3	4.015
Total	647	2022

Source: Bakornas PB

In Indonesia disaster still continue in 2004, beginning by the earthquake in Alor NTT, Papua and tsunami in Aceh in the and 2004 destroy all the life sector and killed 220, 000 people. While Indonesia still rehabilited the life affected by tsunami in Aceh soon the coming earthquake happen in Yogyakarta in the mid of 2006 also kill 3098 people and destroy 3824 building, infrastructure and cut the telecommunication network.

The Importance of Disaster Management

The impact is affected by the disaster is giving loss to the people. The losses not only material but also mentality that affected the long trauma in to the lowest point to be pessimistic life or the low quality of life. Impact and losses the human resource quality is the most threaten of human being, shortly that disaster can affect the need access of human life closed and soon decreasing the quality of human life.

Natural disaster can happen accidentally or through long process. In the different disaster like earthquake almost impossible predicted accurately where and when it happen and the frequency of rectare, but some others disaster still can predict and estimate like flood, volcano eruption and landslide. Although we can predict the disaster even always give the surprise impact that affected much losses of material and people. In the sustainability of human life quality by minimizing of the impact that affected by disaster so that is needed and disaster management strategy. Is known as disaster management. Principally the disaster management can give the preparations to anticipate the hazard and risk so that it can minimize the material risk and victim.

This is one can affect the big impact if the disaster happen are 4 factors;

1. the less of understanding of the hazard characteristic
2. Attitude and practice that can decrease the quality of natural resources (vulnerability)
3. Less of information or early warning because of not prepared
4. Disability in anticipating the hazard

The 4 factors above give the high influence to the risk of the disaster. The factors are something could be loss by good disaster management. The good disaster management by managing disaster to eliminate the factors to make the risk to become lower.

The disaster management is an effort to reduce the disaster risk by doing the holistic activity is done related to the cycle of disaster management so every phase could be done by some activity to minimize risk of the disaster happen.

Source: http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-dm.pdf

The phases of the disaster management cycle, which are described as follows:

• Mitigation: any activity that reduces either the chance of a hazard taking place or a hazardturning into disaster.

• Risk reduction: anticipatory measures and actions that seek to avoid future risks as a resultof a disaster.

• Prevention: avoiding a disaster even at the eleventh hour.
• Preparedness: plans or preparations made to save lives or property, and help the responseand rescue service operations. This phase covers implementation/operation, early warning systems and capacity building so the population will react appropriately when an early warning is issued.

• Response: includes actions taken to save lives and prevent property damage, and topreserve the environment during emergencies or disasters. The response phase is the implementation of action plans.

• Recovery: includes actions that assist a community to return to a sense of normalcy aftera disaster.

Disaster management (also called disaster risk management) is the discipline that involves preparing, warning, supporting and rebuilding societies when natural or man-made disasters occur. It is the continuous process by which all individuals, groups and communities manage hazards in an effort to avoid or minimize the impact of disasters resulting from hazards. Effective disaster management relies on thorough integration of emergency plans at all levels of government and non-government involvement. Activities at each level (individual, group, community) affect the other levels.[5]

Information and Communication Technology (ICT) integration in Disaster Management

Daniel stauffacher and Sanjana Hottotuwa said; disaster management is an imperfect science. It is impossible to predict accurately when and where disaster will occur. The Hazard that area rife in Asia pacific area pose huge challenges, political as well technical.[6] The arguments give an explanations ability of disaster management must be support by others discipline which can give deep knowledge and supporting disaster risk reduction in all phases on disaster management cycle.

Disaster management can’t separate an sich to solving problem, but must be integrated with other discipline, one of is a Information and communication Technology. Tsunami even at the and 2004 had emphasized other component for more integrated disaster management with ICT, Since the December 2004 Indian Ocean tsunami, the Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) together with the International Telecommunication Union (ITU) have taken initiatives to study the current situation of emergency communications in the Asia-Pacific countries and to give recommendation on national emergency telecommunication and national early warning system setups. For Indonesian Government ICT have a significant role if reflection on 2004 Aceh Tsunami experience, thousand of victim make disaster response must be quick action, the damage of infrastructure make management handling is not easy, but ICT has can give the most practical evacuation in Indonesia history. With the mini and practical satellite hardware, evacuation process, giving donation and monitoring of the disaster victim is to be practical to do.

ICT on Indonesian Disaster Management

The role of ICT on disaster management in Indonesia become significant, itcould be proved when emergency response in Tsunami Aceh. Base on the experience role of ICT can be primaries all phase in disaster management. To seeing disaster characteristic in Indonesia so that ICT will role in highlighting risk area, vulnerabilities and potentially affected populations by producing geographically referenced analysis through, for example a GIS.

Disaster Management try to reduce disaster impact, in the first step roe of ICT is in Early Warning system, its very significant because all that related with EWS in disaster doing with the technology tools so that can help people in disaster preparedness.

ICT tools which support disaster management is GIS. Before disaster come, GIS is used for managing the large volumes of data needed for the hazard and risk assessment, and in the preparedness phase it a tool for a planning of evacuation routes. In the relief phase, GIS is extremely useful in combination with GPS in search and rescue in area that have been devastated and where is difficult to orientate. The others tool is a remote sensing, it used for make a hazard and risk modeling for Disaster, remote sensing based early warning system for natural disaster and it can be use to damage assessment using satellite and airborne sensor. Satellite is a important tools on ICT, and use for disaster management in phase preparedness and response. Satellite used for emergency communication, hazard forecasting, EWS and monitoring. Satellite also used for information exchange about disaster. Other tools in ICT like; internet, television, hand phone, community radio, and sirens it’s very significant to help people in Disaster management for reducing disaster impact.[7]

ICT in Indonesia Disaster management can be used in all phase disaster management, because Indonesia is vulnerable country. Learning from tsunami in Aceh, earthquake in Yogyakarta, and flood disaster in Jakarta using ICT must be integrated on disaster management in Indonesia. Application ICT in EWS, hazards and risk mapping area can be help community to reduce impact of hazard, and in emergency response can be fast to help community with using spatial data on GIS, distribution the information.

Base on experience to face disaster that happen in Indonesia, especially tsunami in Aceh and earthquake in Yogyakarta, role of ICT it important in disaster management. Information and communication Technology can play an important role in different phases of disaster management. Integrated program between ICT and disaster management continuously and rapid development of ICT is essential for the protection of the people from the destructive effect of disaster.

---

[1] Disaster is situation and condition will happen people life. Depend on cover area, disaster can change term of life and normal condition people, eliminate material and human, damage social structure and affected the increase basic needs (Bakornas PB) Idep Foundation, “Panduan Umum Penanggulangan Bencana untuk Masyarakat, Bali, 2004.

[2] The data about Volcanoes in Indonesia is got from Center of Data and Tempo Analysis through the sites www.pdat.com access on date July, 1 2008, times 11.00 wib.

[3] Yayat Ruchiat, researcher from Center for International forestry Research (CIFOR), in the research paper with he title “Penyebab dan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan” to analyze forest fire that main factor cuase by fire affected from shifting cuktivatian activity and illegal logging.

[4] www.walhi.or.id in the article “Sejuta Bencana Terencana Di Indonesia” accses on date 1 July 2008.

[5] http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-dm.pdf, Chanuka Watagemma, “ICT for Disaster Management”. Access 1 July 2008.

[6]http://www.ict4peace.org/view_files-1-v-135.html, Commonwealth Ministers handbook ‘ICT for Disaster management in the Asia-pacific region”. Access in 30 June 2008.

[7] Er.A.K. Sabat, “Application of ICT in Disaster management-An Overview”

Calon Independen..?

Calon Independen sebuah ujian demokrasi:
Participatif Democracy atau Buying Democracy ?

-Nana Sutisna[1]-


Kedaulatan dalam “pencalonan”

Dentuman besar reformasi membuat perjalanan politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari tingkatan landasan hukum hingga pada tataran partisipasi publik. Perubahan siklus politik di Indonesia memberikan warna tersendiri dalam partisipasi politik, pada tingkatan partai politik mendapatkan angin segar dalam membentuk partai-partai baru sehingga akhirnya terbentuklah suatu sistem demokrasi multipartai dan pada tingkatan masyarakat terbuka lebar partisipasi publik dalam mengelola hak-hak untuk memilih dengan sistem pemilihan umum secara langsung.
Perubahan siklus politik di Indonesia yang memberikan peluang besar dalam keterlibatan atau partisipasi publik, bila merujuk pada pasal 6A ayat 1 UUD maka peranan publik dalam menentukan kepemimpinan nasional adalah hal utama. Sistem pemilihan umum secara langsung memberikan kedaulautan yang seluas-luasnya kepada rakyat, sehingga kemunculan partisipasi demokrasi (participatif democracy) dalam konteks pemilihan umum menjadi milik rakyat. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah kedaulautan dan partisipasi publik hanya ada dan terlihat pada saat “pemilihan” bagaimana dengan “pencalonan”?.
Kedaulatan dan partisispasi publik dalam konteks “pencalonan” disikapi positif oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbolehkan calon independen maju dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) memberikan terobosan baru dalam peningkatan partisipasi publik, namun hal ini membuat kalangan politisi yang aktif di partai politik menjadi “gerah” bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai sebuah kiamat kecil. Kontestasi wacana dalam menyikapi keberadaan calon independen menjadi sebuah anugerah dalam pembelajaran politik serta menjadi ujian dalam demokrasi pasca reformasi.

Calon independen dan reduksi partai politik
Kalangan yang menjadi penyokong calon independen melihat bahwa, keberadaan calon independen memberikan keleluasaan dan kedaulatan pada publik tidak hanya pada level pemilihan akan tetapi juga pencalonan, dan hal ini memberikan kekuatan penuh publik dalam keterlibatan demokrasi atau partisipasi demokrasi. Terkait dengan partisipasi demokrasi maka keberadaan calon independen menjadi alternatif ataupun variasi pilihan politik di tingkat masyarakat, sehingga sistem satu pintu melalui partai politik menjadi tidak relevan.
Kehadiran calon independen ini pun akan mengurangi peran Partai politik dalam proses penentuan calon dan juga mereduksi demokrasi elitte politik di tingkat partai politik. Oligarki partai-partai politik akan mendapatkan lawannya dengan keberadaan calon independen.

Calon independen dan kualitas demokrasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kehadiran calon independen dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, perspektif yang coba melihat kehadiran calon Independen ini memberikan kontribusi positif pada sistem pemilihan umum, atau singkatnya dapatkan calon independen memberikan kualitas pada sistem pemilihan umum atau lebih besar lagi apakah mampu memberikan kualitas pada demokrasi di Indonesia.
Sistem pemilihan umum secara langsung mempunyai 2 faktor yang cukup penting yakni kekuatan primordial dan kekuatan uang. Kekuatan primordial, seperti lembaga-lembaga kesukuan, agama ataupun lembaga adat memiliki kekuatan dalam struktur serta hirarki di dalam masyarakat, sehingga hal ini akan menjadi daya tawar yang tinggi bagi kekuatan-kekuatan primordial dalam menggandeng calon Independen. Ketakutan terbesarnya adalah kekuatan-kekuatan primordial ini akan menggantikan posisi partai politik sehingga apa yang diharapkan untuk mereduksi demokrasi elitte dan biaya politik dan proses penentuan calon hanya akan berpindan peran. Kekuatan primordial yang mengakar di masyarakat, memiliki tingkat gesekan yang tinggi antar masyarakat, akan menjadi kekuatan baru dalam era calon independen.
Munculnya calon independen memberikan peluang besar dalam menggaet pemilih secara langsung dan maksimal, hal ini memberikan signifikansinya pada kekuatan uang. Kekuatan uang inilah yang akan dimanfaatkan untuk membeli dukungan dari tingkat pencalonan hingga tingkat pemilihan, hal ini membuka kenyataan bahwa demokrasi teramat mahal akan tetapi dapat di ukur nilainya sehingga memberikan peluang terhadap pemilik uang untuk membeli demokrasi dan yang terjadi adalah maraknya transaksi buying democracy, demokrasi yang bisa di beli.
Kekwatiran lain yang muncul dalam “era calon independen” adalah kurang efektinya pemerintahan. Calon independen akan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan bersama-sama DPRD, karena tidak berasal dari partai politik maka akan partai politik pun tidak akan mudah memberikan dukungannya dalam kerjasama kebijakan, hal ini akan memberikan peluang besar terhadap transaksi politik sehingga menghasilkan kebijakan yang penuh dengan kompromi politik bukan obyektif untuk kemaslahatan rakyat.

Calon Independen sebuah ujian
Siklus politik di Indonesia mengalir sehingga membawa pada “era calon independen” memberikan warna baru dalam alam demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Keberadaan calon independen ini faktanya adalah membawa tingkat partisipasi publik menjadi berdaulat penuh sehingga demokrasi tidak lagi menjadi “mainan” partai politik akan tetapi akan dikelola oleh rakyat
Pemilih bersih dan tidak menjual suara menjadi faktor penting untuk mengusung demokrasi, tidak lagi menyalahgunakan kemiskinan untuk membenarkan tindakan menjual suara karena hal ini pada kenyataannya adalah memperpanjang kemiskinan dan mengkerdilkan demokrasi
“Era calon independen” pun menjadikan sebuah cermin bagi partai-partai politik untuk instropspeksi, pembenahan, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi konstituennya yang adalah rakyat. Sikap eksklusivisme komunitas partai sudah saatnya dibaurkan kepada kepentingan rakyat, bukan rakyat yang harus mengerti kepentingan partai politik. Era ini pulalah yang menjadi ujian bagi sistem politik pasca reformasi dan demokrasi Indonesia .

[1] Penulis adalah pemerhati masalah sosial dan kebudayaan. Menyelesaikan gelar kesarjanaan pada Departemen Antropologi FISIP UI, konsentrasi pada Antropologi Agama dan Politik Islam. Terlibat di beberapa penelitian sosial serta fasilitasi masyarakat.

Selamat Hari Buruh Internasional

Selamat Hari Buruh Internasional---MayDAy
Nana Sutisna
(Antropologi-UI)


Karl Marx:“Wahai kaum Buruh Sedunia…..Bersatulah!!!”
Revolusi adalah sebuah cara dan Diktator Proletariat adalah Tujuan. Gerakan Buruh adalah Garda depan Sejarah.


Buruh dan Siapa Buruh: sebuah pertanyaan

Saya selalu membayangkan bagaimana saya bisa tinggal di negara maju, sebutlah Perancis, yang akhir-akhir ini sedang mengalami ketegangan rasial dan juga betapa beraninya kaum buruh dinegara tersebut. Mengapa Perancis? Saya menilai bahwa negara Perancis tidak jauh berbeda dengan negara kita dalam hal keaneragaman etnis (multi imigran) dan juga banyaknya kaum buruh yang ada di negara tersebut, tapi jangan bicara masalah ilmu pengetahuan dan pendapatan perkapita negara apalagi masalah sepak bola.....

Pelajaran yang dapat diambil, untuk mencoba membuka semangat perjuangan kelas kaum buruh, soliditas buruh di Perancis dan identitas kaum kelas pekerja/buruh inipun menjadi catatan tersendiri. Bagaimana kaum buruh di Perancis itu mempunyai kesadaran kolektif yang cukup tingggi, tidak hanya mereka yang bekerja pada level bawah, akan tetapi juga pada level pekerja kantor sebutlah dengan white colour. Identitas sebagai buruh yang mempunyai kekuatan secara sosial maupun politis yang ada di Perancis ini sangat kuat.

Masyarakat Indonesia masih memandang kaum buruh atau kelas pekerja adalah mereka yang bekerja pada level bawah, sebutlah buruh-buruh pabrik yang bekerja sebagai pelengkap dari mesin-mesin produksi kaum pemilik modal atau kapitalis, sedangkan kaum pekerja pada tingkat atau level menengah apalagi level atas, saya berpendapat tidak memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelas pekerja. Berdasarkan pada hal tersebut, maka akan sangat mudah gerakan kelas pekerja untuk dapat dihadapi atau dihadang oleh kaum pemilik modal, terlebih di Indonesia sekarang pengusaha adalah penguasa.




Kelas : Sependek Pengetahuan[1]

Classless Society atau Masyarakat tanpa kelas adalah sebuah utopia dari seorang Marx, Bagaimana marx membayang sebuah masyarakat yang tidak yang tak berstrata, tidak ada lagi kaum Borjuasi dan Kaum Proletar, tidak ada lagi yang saling mengeksploitasi.

Marx berpendapat bahwa kaum Buruh atau mayoritas rakyat, sebagai suatu kelas, harus mendapat keuntungan dari proses produksi maka alat-alat produksi harus dikuasai, pendapat Marx tentang hal ini banyak sekali dipahami salah satunya adalah oleh kaum komunis, Lenin, Stalin atau juga ketua Mao, yang menterjemahkan sebagai menghilangnya hak milik, dimana negara menguasai semua alat produksi dan negara mengaturnya secara kolektif. Pada akhirnya menurut pendapat saya bahwa negara dalam hal ini telah menjadi suatu kelas tersendiri, dan akhirnya apa yang disebut oleh marx sebagai suatu masyarakat tanpa kelas memang selalu menjadi utopia.

Konsep kelas merupakan suatu pisau yang membantu ilmuan sosial dalam menganalisis masyarakat, namun dalam dekade 80-an seorang sosiolog, Andre Gorz, mengungkapkan bahwa kita harus mengucapakan selamat tinggal pada konsep kelas pekerja, karena relevansinya sudah sangat sedikit dalam membantu ilmuan sosial dalam menganalisa masyarakat. Pendapat Gorz ini mendapat perdebatan sengit di kalangan ilmuan sosial, terutama sosiologi. Bradley dan Hebson berupaya keras mengembalikan perdebatan tentang kelas kedalam arena sosiologi dan social science lainnya. Pendapat yang dilontarkannya adalah, pertama; harus dilihat dan didiagnosis mengenai “penyakit” apa saja yang ada di sekitar konsep kelas dan apa yng menyebabkan konsep ini terpinggirkan dan kedua; para ilmuan harus sungguh-sunguh untuk menginkorporasikan unsur budaya dan identitas ke dalam teori kelas, sehingga konsep hibriditas kelas mampu menjelaskan realitas sosial mengenai kelas.



Dalam menganalisa “penyakit’ yang ada disekitar konsep kelas, Aage Sorensen, seorang yang tidak pernah puas dengan Marxis tradisional, mencoba menganalisa bahwa menurutnya, konsep kelas kerap kali membingungkan karena bervariasinya definisi dan istilah. Menurut Sorensen, pengertian mengenai konsep kelas berpusat pada eksploitasi, artinya bahwa relasi-relasi kelas distrukturkan oleh proses eksploitasi yang secara sebab akibat membangkitkan kepentingan-kepentingan yang antagonistik. Berkenaan dengan hal tersebut Sorensen menyatakan bahwa sesungguhnya strategi Marxis tradisonal yang mendasarkan dirinya pada teori nilai kerja buruh tidak memuaskan, Sorensen menawarkan alternatifnya bahwa eksploitasi harus didefinisikan sebagai rente ekonomi. Rente ekonomi dalam pandangan Sorensen, dapat dilihat dalam kondisi pasar (market), yakni pasar sempurna dimana kondisi harga yang kompetitif adalah harga yang mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk produksi, akan tetapi kondisi seprti ini sangat sulit, sedangkan dalam kondisi pasar tidak sempurna adalah tertutup informasi dan ketiadaannya relasi kuasa diantara pelaku pasar, hal ini membuat kondisi tertutup kerap menimbulkan rente yang diasosiasikan dengan biaya transaksi.

Pada akhirnya Sorensen berkesimpulan bahwa; 1) hubungan kepemilikan dalam kapitalisme tidak dengan sendirinya menciptakan kelas, 2) ketika serikat buruh mengupayakan upah yang mencerminkan solidaritas, yaitu pengurangan kesenjangan buruh dengan cara meningkatkan upah bagi buruh pada lapisan bawah, maka lapisan buruh paling bawah tersebut menjadi kelas yang mengeksploitasi, 3) adanya peraturan mengenai upah minimum yang tinggi sesungguhnya meningkatkan eksploitasi dalam masyarakat dan para pekerja yang menerima upah minimum tersebut menjadi kelas yang mengeksploitasi masyarakat, 4) negara yang menetapkan aliran negara kesejahteraan (walfare State) sesungguhnya meningkatkan eksploitasi di mana penerima program kesejahteraan mengeksploitasi kelas lainnya, dan 5) negara dengan sistem Neo-Liberal sesunggunya menciptakan masyarakat yang didalamnya dijumpai cukup sedikit eksploitasi, dan karena itu, negara tersebut lebih dekat dengan keadaan masyarakat tanpa kelas.


Uraian dari sorensen tersebut, mendapat banyak tanggapan yang mengandung kritikan seperti dari seorang Neo- Marxis. Erik Olin Wright, tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan Sorensen, utamanya, untuk dua alasan yaitu; pertama, konsep eksploitasi tidak dapat begitu saja direduksi menjadi rente ekonomi. Kedua, kapitalisme tetap saja menciptakan antagonisme kelas, walaupun dalam kondisi imajiner pasar sempurna. Wright mempunyai argumentasi tentang eksploitasi, bagi Wright eksploitasi akan muncul apabila ketimpangan-ketimpangan dalam pendapatan tercipta, karena adanya ketimpangan dalam hak0hak dan kekuasaan terhadap sumberdaya produktif. Singkatnya bahwa menurut Wright ketergantungan merupakan ciri yang paling penting dalam hubungan kelas yang eksploitatif.

Kritikan lain datang dari figur terkemuka dalam pendekatan teori stratifikasi Neo-Weberian, John Goldthrope. Goldthrope tidak sepakat dalam pemberlakuan analisis hanya tipe tertentu, hal ini karena apabila terdapat teori mengenai kelas yang dikonstruksikan dengan baik, maka ini akan berlaku bagi semua tipe. Goldthrope, tidak setuju juga pada simplifikasi yang di buat sorensen, walaupun berhasil menerangkan jenis konflik antarkelas yang berkenaan dengan rente ekonomi, akan tetapi sesungguhnya sorensen tidak pernah menyinggung adanya konflik diluar konflik memperebutkan rente, serta menganggap bahwa konflik memperebutkan rente hanya terjadi antar-kelas saja. Hal lain yang menjadi kritikan adalah mengenai definisi rente ekonomi yang terlalu luas dan tidak memiliki dasar empirik. Konsep pasar sempurna sebetulnya tidak ada dalam dunia nyata, sehingga pendirian sorensen dalam penelitia empirik menjadi hampir-hampir tidak ada.

Perdebatan mengenai konsep kelas yang diungkapkan di atas oleh para ilmuan sosial tersebut memanglah menjadi perdebatan yang cukup hangat, namun memang masih dalam cakrawala teoritik, tapi itulah hal mungkin dapat menambah pemahaman kita tentang apa dan bagaimana kita memami masyarakat dengan analisi kelas. Saya memandang bahwa teori itu harus dibangun dari realtas, dan saya pun setuju dengan pendapat Rueshmeyer dan Mahoney, suatu teori kelas yang kokoh hanya bisa diperoleh dari basis realitas empirik.


MayDay, momentum dari Canada 1872

Saya sedikit sudah bercerita tentang buruh serta perdebatan teoritis tentang kelas. Ini merupakan penegasan saya tentang bagaimana kaum buruh atau disebut sebagai kelas pekerja selalu menjadi diskursus yang menarik dari teoritis maupun empirik.

Dalam realitas, saya ingin mengingatkan kita pada pada gerakan buruh di Canada 1 Mei 1872, , gerakan buruh di Canada pada tahun-tahun selanjut semakin berkembang di seantero Amerika dan Eropa, pada tanggal 1Mei 1886 terjadi demonstrasi besar-besaran sekitar 400.000 buruh berdemonstrasi di Amerika Serikat menuntut pengurangan jam kerja. Polisi menembaki para demonstran dan ratusan demonstran tewas, serta pemimpin demonstran tersebut di hukum mati. Pada akhirnya sampai sekarang diperingati sebagai hari buruh internasional Penetapan MayDay sebagai hari buruh dilakukan oleh Kongres Sosialis Dunia pada tahun 1889. Kelas pekerja telah berhasil menghimpun kekuatannya secara sosial dan politik untuk menegaskan identitasnya dan mengambil suatu nilai lebih yang dimilikinya dari kelas pemilik modal.

Berhasilnya gerakan buruh di Canada, Amerika, dan Eropa pada akhirnya memberi energi pada seluruh buruh di dunia untuk terus bersemangat dan selalu menjaga bagaimana sebuah sistem kapitalisme untuk tidak lagi mengeksploitasi kaum kelas pekerja. Bagaimana kaum buruh dapat kembali menuntut hak-haknya.

May-day selalu mengingatkan kita pada perjuangan kelas pekerja, perjuangan rakyat mayoritas, tentang bagaimana suatu kelas bersatu untuk perjuangan kehidupannya. Hidup Buruh!!!

Bangunlah kaum yang terhina
Bangunlah kaum yang lapar
Semoga yang mulia dalam dunia
Senantiasa bertambah besar
Lenyaplah adat serta faham tua
Kita rakyat, sadar, sadar
Dunia telah berganti rupa
Nafsu telah tersebar
Pertandingan penghabisan
Kumpulah pelawan

Mereka bukan pembangun candi
Mereka hanya pengangkut batu

(Puisi dari Imam Yudotomo)


[1] Tulisan tentang teori kelas di kutip dari Jurnal Masyarakat yang di terbitkan oleh Dept. Sosiologi FISIP – UI.

STOP GLOBAL WARMING

....

Aku Juga Meminta:...

Buatlah aku menjadi seorang pria yang dapat membuat perempuan itu bangga dan bahagia.

Berikan aku sebuah hati yang sungguh mencintai-MU, sehingga ku dapat mencintainya dengan cinta-MU, bukan mencintainya dengan sekedar cintaku.

Berikanlah Roh-MU yang lembut sehingga ketampananku datang dari-MU bukan dari luar diriku. Berikanlah aku tangan-MU sehingga aku selalu mampu berdoa untuknya.

Berikanlah aku mata-MU sehingga aku dapat melihat banyak hal yang baik dalam dirinya dan bukan hal buruk saja.

Berikanlah aku mulut-Mu yang penuh dengan kata-kata kebijaksanaanMU dan pemberi semangat, sehingga aku dapat mendukungnya setiap hari.

berikanlah aku bibir-MU dan aku akan tersenyum padanya setiap pagi.

Dan bilamana akhirnya kami akan bertemu, aku berharap kami berdua dapat mengatakan "betapa besarnya Tuhan itu karena Engkau telah memberikan kepadaku seseorang yang dapat membuat hidupku menjadi sempurna". aku mengetahui bahwa engkau kami bertemu pada waktu yang tepat dan Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktu yang KAU tentukan......


Amin.....